Wapres Akan Koordinasikan Pihak Terkait Untuk Integrasi Transportasi di Jabodetabek

Jakarta | 09 Januari 2019. Rapat Terbatas Kabinet yang membahas tentang Pengelolaan Transportasi Jabodetabek di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1) siang, menunjuk Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla untuk mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam masalah integrasi di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, belum diketahui bentuk badan atau lembaga yang akan menangani masalah integrasi transportasi di Jabodetabek itu. Tapi tadi yang penting ada kesepakatan 3 gubernur (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten), kemudian nanti akan dikomunikasikan oleh Kemendagri, bagaimana satu manajemen, satu pengorganisasian.

Ia menyebutkan, di pusat ada PUPR, ada Perhubungan, ada BUMN, ada Pemda DKI, ada Pemda masuk ke Bekasi sedikit saja sudah masuk ke Pemda Jawa Barat, masuk ke Tangerang wilayah yang bandara saja ada yang masuk ke wilayah Banten.

“Nah ini yang harus kompak dulu. Tadi ada 3 gubernur, yang penting masing-masing pemda diberikan otoritas. Soal bentuknya bagaimana, bentuk organisasinya bagaimana, manajemen yang bagaimana akan diputuskan dalam rapat yang dipimpin oleh Bapak Wapres,” kata Mendagri kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo itu.

Intinya, lanjut Mendagri, daerah harus ada kata sepakat dan nanti Kemendagri akan mencoba untuk mengkoordinir. Untuk pusatnya, sambung Mendagri, nanti akan langsung oleh Presiden dan Wapres yang mengkoordinasi. Tapi yang intinya, lanjut Mendagri, adalah satu tahun itu sudah mencapai kerugian karena kemacetan itu hampir Rp100 triliun.

“Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta-Bekasi sampai ke Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangerang Selatan, Jakarta lewat Tangerang dari airport karena ada busnya, ada LRT-nya, ada MRT-nya ini harus terintegrasi,” terang Mendagri.

Tapi secara prinsip arahan Presiden dengan mengundang tiga gubernur tadi untuk secepatnya saling bertemu. Ia mengingatkan kalau bicara masalah Jabodetabek sudah ada Perpresnya, aturannya ada tapi tidak pernah dilaksanakan. Karena itu, sambung Mendagri, akan segera diputuskan untuk secepatnya karena sudah mencapai kerugian Rp100 triliun.

Soal kemungkinan pembentukan badan baru, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, arahan Presiden justru karena banyak instansi, banyak badan sehingga menimbulkan manajemennya tidak bagus.

“Sekarang bagaimana mempersingkat manajemen, mempersingkat urusan organisasinya,” ujar Mendagri seraya menunjuk contoh urusan jembatan Suramadu itu ada Pemda Kotamadya Sumenep, ada Pemda Provinsi, dibangun lagi badan otoritas Jembatan Suramadu.(**)