Putraindonews.com-Palu| Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyoroti kendala yang dihadapi Kabupaten Donggala dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah anggaran dana hibah yang tidak mencukupi untuk membayar gaji panitia Ad Hoc.
Panitia Ad Hoc dianggap perlu karena memudahkan cara kerja dan terlihat lebih terarah serta terstruktur. Ad Hoc bisa diartikan dengan banyak pendapat, namun secara sederhana bermakna sebagai panitia khusus atau bersifat sementara dan/atau sebelum ada situasi normal atau sesungguhnya.
Kendala ini muncul karena anggaran yang awalnya sebesar Rp49.783.958.000 masih dalam tahap pembahasan kembali untuk memastikan kecukupan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan Pilkada serentak 2024.
Ahmad Doli Kurnia menambahkan bahwa dirinya bersama perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri telah berdiskusi mengenai langkah-langkah mitigasi untuk menyelesaikan masalah ini. Gubernur Sulawesi Tengah juga telah berkomitmen untuk membantu agar Kabupaten Donggala dapat segera menyesuaikan anggaran yang diperlukan.
“Kami telah meminta Kementerian Dalam Negeri untuk terus memitigasi masalah ini, dan gubernur juga sudah berkomitmen untuk membantu agar Kabupaten Donggala bisa cepat menyesuaikan,” ungkap Ahmad Doli saat pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Gubenur, Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (4/6/24).
Doli Kurnia berharap bahwa keberhasilan Sulawesi Tengah dalam pemilu sebelumnya, baik Pileg maupun Pilpres 2024, dapat diteruskan dalam Pilkada serentak ini. Ia menekankan pentingnya para penyelenggara Pilkada untuk tetap fokus pada tugas mereka dan memastikan koordinasi yang baik dengan Polri dan TNI.
“Saya berharap seluruh Indonesia bisa meniru kesuksesan Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2024. Penyelenggara Pilkada harus tetap fokus pada tugas mereka dan memastikan koordinasi yang baik dengan Polri dan TNI untuk menjaga keamanan,” ungkapnya.
Selain itu, Doli Kurnia menekankan perlunya energi yang besar untuk memastikan Pilkada berjalan dengan baik, damai, dan partisipasi masyarakat yang tinggi, seperti pada Pileg dan Pilpres sebelumnya.
“Kita membutuhkan energi yang cukup besar untuk memastikan Pilkada terlaksana dengan baik, damai, dan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi. Ini akan menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar memiliki kapasitas baik karena dipilih secara objektif dan rasional,” tuturnya.
Doli Kurnia juga mengingatkan pentingnya peran Bawaslu dalam mengawasi proses Pilkada agar berjalan adil dan transparan. “Bawaslu harus benar-benar mencermati dan mengawasi proses ini dengan baik,” tegasnya.
Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Doli Kurnia optimistis Pilkada 2024 akan berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang berkualitas.Red/RT
