Putraindonews.com-Bali | Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Anetta Komarudin menghadiri diskusi dalam Workshop Democracy Action Partnership yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI yang berkolaborasi dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD). Salah satu bahasan adalah mengenai keberhasilan beberapa negara memitigasi risiko terhadap teknologi yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan.
Dalam diskusi tersebut, Puteri mengatakan banyak masukan yang didapat tentang berbagai hal. “Tadi ada beberapa contoh misalnya bagaimana masyarakat sipil telah bekerja sama dengan parlemen dan juga pemerintah untuk bisa meregulasi teknologi dan juga media sosial supaya percakapan-percakapan yang sifatnya misalnya menyerang perempuan itu bisa dianulir sejak awal,” ujar Puteri, usai diskusi yang dihelat di Bali, Kamis (30/11/23).
Puteri menambahkan, dalam diskusi tersebut, ia juga belajar bagaimana beberapa negara telah berhasil menerapkan edukasi terkait digital literasi mulai dari anak usia dini hingga usia perguruan tinggi. Ia menilai, digital literasi sangat penting melihat dampak negatif penggunaan media sosial dan teknologi yang berlebihan saat ini.
“Beberapa contoh kemarin ada anak SD yang memutuskan untuk bunuh diri karena handphone-nya direbut oleh orang tuanya. Dan ini merupakan isu yang sangat besar. Kalau tidak kita regulasikan, kita atur dari sekarang, tentu akan menjadi sesuatu yang akan berdampak sangat buruk kedepannya terhadap masa depan bangsa kita,” jelasnya.
Terakhir, Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengapresiasi penyelenggaraan diskusi oleh WFD tersebut. Ia menilai diskusi-diskusi dengan berbagai negara dibutuhkan agar nantinya bisa menjadi masukan dalam pembuatan regulasi dan bagaimana pengimplementasiannya di masyarakat. Red/Nov
