BSKDN Terus Kawal Isu Strategis Pemenuhan Hak Disabilitas pada Pemilu 2024

Putraindonews.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal isu strategis terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan (Pustrajakan) Politik, Hukum, dan Pemerintahan Dalam Negeri (Polhupemdagri) Gatot Tri Laksono mengatakan bahwa upaya tersebut guna memastikan partisipasi yang setara bagi semua warga negara Indonesia.

“Kegiatan pemilu yang sudah berlangsung sekian lama, kami nyaris menyoroti dari sisi penyandang disabilitas. Mungkin angkanya tidak signifikan berpengaruh, tetapi dari hak-hak sipil HAM pemilu ini menjadi penting diapresiasi semua pihak,” kata Gatot dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/2/24).

BACA JUGA :   Kemendagri, KPK, Kejagung dan Kemen ATR/BPN Sepakati Optimalisasi Pendapatan dan Penertiban Aset Daerah

Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 12 tentang HAM dan Kelompok Rentan dalam Pemilu yang diterbitkan oleh Komnas HAM, terdapat 19 kelompok rentan dalam pemilu, salah satunya adalah penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas terdiri atas penyandang disabilitas sensorik, penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, dan penyandang disabilitas mental.

Gatot menjelaskan bahwa penyandang disabilitas rentan mengalami diskriminasi dan stigma di tengah masyarakat. Hal itu terjadi karena minimnya akses terhadap hak-hak kepemiluan.

Ia lantas mencontohkan hak atas informasi dan hak berpartisipasi serta minimnya ketersediaan instrumen pemilu yang ramah penyandang disabilitas.

“Secara hak pilih, hak partisipasi warga, penyandang disabilitas tetap diakomodasi, tetapi bagaimana pelaksanaannya? Ini perlu didalami lebih lanjut,” ujarnya.

BACA JUGA :   Berlaku Mulai 1 Januari 2024, Trans Namminasata di Makassar Layani 2 Koridor

Sementara itu, Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim menyebutkan berbagai langkah konkret telah diambil pemerintah untuk menjamin bahwa hak-hak dasar penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024 terpenuhi dengan baik.

Berapa upaya tersebut, kata dia, di antaranya melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas di tempat pemungutan suara (TPS), serta menyediakan TPS ramah disabilitas atau yang mudah diakses.

Nurhasim mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan informasi terkait dengan Pemilu 2024 dapat diakses dengan mudah oleh semua warga negara, termasuk bagi penyandang disabilitas. Red/HS

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!