***
Putraindonews.com – Jakarta | Mengaku prihatin dengan kondisi industri pers di Indonesia sedang tiodak baik-baik saja, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencoba mengundang seluruh insan pers untuk mencari solusi.
“Memang saya mendengar informasi dari Pak Masduki (Jubir Wapres), yang juga mantan wartawan, tentang kehidupan media saat ini yang katanya sedang lagi tidak begitu baik,” kata Kiai Ma’ruf di Kediaman Wapres, Jakarta, Rabu (28/12).
Ma’ruf menyampaikan keprihatinannya atas kondisi industri media saat ini menyusul berhenti beroperasinya sejumlah media cetak dan beralih ke digital.
Upaya mengumpulkan para pemimpin redaksi media massa dan organisasi pers sekaligus media itu untuk mendengarkan masalah-masalah yang dihadapi pers saat ini.
Pihaknya, negara bisa hadir mencarikan solusi perihal permasalahan yang dihadapi pers saat ini.
“Pertemuan ini diharapkan muncul nanti semacam butir-butir penting yang bisa jadi bahan kebijakan yang nanti kita usahakan, seperti apa langkah-langkahnya agar negara juga bisa hadir dan memberikan solusi-solusi tepat guna bagi masalah media dalam peesoalan yang dihadapi media,” ujar Ma’ruf.
Dalam pertemuan itu, Ma’ruf juga tidak menampik jika acara ini tercetus setelah dirinya mendengar beralihnya Republika dari media cetak ke ful digital. Perubahan ini, lanjut Ma’ruf juga terjadi di media cetak lainnya
“Saya kira malam ini saya tentu ingin mendengar cerita tidak baiknya itu seperti apa yang menurut saya bisa langsung dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tentang persoalan yang dihadapi media yang sesungguhnya dari pemimpin redaksi juga pemimpin organisasi media,” ujarnya.
Pokja Dewan Pers Agus Sudibyo menyampaikan kondisi industri pers saat ini tidak lepas dari adanya disrupsi digital dan derasnya kehadiran platform global. Kondisi ini tidak diikuti dengan aturan seimbang antara media mainstream dan platform.
Menurutnya, situasi ini jika dibiarkan akan mengancam industri pers khususnya media mainstream. Karena itu, Agus mendorong kehadiran negara mengatasi permasalahan tersebut.
“Harus ada intervensi negara, negara hadir. Platform global menguasai 70 persen surplus ekonomi digital. Dalam rezim manapun berkuasa lebih 70 persen harus dikendalikan,” tandasnya. Red\HS
***
