***
Putraindonews.com – Jakarta | Di tengah proses pemulihan ekonomi akibat Covid 19, dunia kembali mengalami tekanan akibat konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Untuk tetap mendukung pemulihan ekonomi dan membantu masyarakat di saat terjadinya tekanan daya beli akibat situasi geopolitik dan inflasi musiman puasa dan hari raya, pemerintah melalui APBN hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang berhak untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan pokok termasuk minyak goreng.
Detil dari bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat tersebut disampaikan secara rinci dalam Media Briefing: BLT Minyak Goreng yang dilaksanakan secara daring pada hari Jumat (8/4).
Acara ini menjabarkan penjelasan latar belakang program, aspek penganggaran, dan metode penyaluran dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng.
Hadir dalam acara dimaksud Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Harry Hikmat, dan Kabagdukminops Robinops Sops Polri Guruh Ahmad Fadiyanto.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjabarkan bahwa berbagai perkembangan situasi global membuat tantangan pemulihan ekonomi Indonesia menjadi semakin berat.
“Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya baik dari sisi suply maupun demand”.
Penyesuaian harga komoditas domestik terhadap harga dunia perlu terus dilakukan seiring kenaikan harga global melalui penyesuaian harga dan pemberian subsidi.
Namun yang lebih penting juga dan harus dilakukan bersamaan adalah menjaga bantalan sosial terutama kepada kelompok menengah ke bawah yang mencakup 40% penduduk Indonesia. Tujuannya adalah untuk meringankan beban dan menjaga daya beli masyarakat dan menjaga situsi sosial yang kondusif seiring kenaikan harga tersebut.
Salah satu yang beberapa waktu terakhir ini mengalami kenaikan adalah minyak goreng. Oleh karena itu pemerintah telah menyiapkan program kepada masyarakat untuk menjaga daya beli.
Pemerintah sudah menyiapkan BLT minyak goreng ini yang merupakan bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya menggunakan anggaran PEN 2022. BLT minyak goreng ini terbagi menjadi 2 bagian ;
– Pertama rumpun program bantuan sosial pangan yang ada di Kementerian Sosial yang akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan besaran Rp100.000 per KPM per bulan dalam waktu 3 bulan.
– Kedua rumpun program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) yang selama dikoordinasikan oleh TNI dan POLRI yang diberikan kepada 2,5 juta PKL dan warung utamanya PKL warung makanan atau gorengan pada 514 kabupaten/kota di seluruh indonesia yang masing-masing juga menerima Rp100.000 per PKL per bulan dalam waktu 3 bulan.
Penyaluran akan dilakukan secara sekaligus pada bulan April 2022 sehingga masing-masing KPM dan PKL sasaran akan menerima Rp300.000 untuk 3 bulan.
“Mudah-mudahan dengan program BLT minyak goreng ini akan meningkatkan daya beli dan mengurangi beban masyarakat terutama yang terkait kebutuhan pangan sehari-hari dan kebutuhan minyak goreng”, jelas Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perkonomian Susiwijono Moegiarso.
Selanjutnya, Direktur Jenderal Anggaran menambahkan bahwa proses penganggaran BLT minyak goreng ini dapat dilakukan percepatan karena pemerintah memasukkan program BLT minyak goreng sebagai bagian dari program bansos pangan dan menjadi satu dengan program BTPKLWN khususnya yang menjalankan usaha di bidang makanan.
Untuk anggaran yang disiapkan pemerintah bagi 20,65 juta KPM adalah sebesar Rp6,2 triliun, sedangkan anggaran BTPKLWN bagi 2,5 juta penerima adalah sebesar Rp0,75 triliun.
Pada dasarnya, BLT ini bertujuan bukan untuk mengendalikan inflasi karena kenaikan harga komoditas, namun utamanya untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan agar daya belinya kembali naik.
“Dana yang akan digunakan untuk program BLT minyak goreng ini adalah dana yang telah disalurkan kepada TNI POLRI untuk PKLWN dan kepada Kementerian Sosial untuk yang keluarga penerima PKH dan bansos pangan sebelumnya.
Nanti kita dengan ketiga institusi ini tentunya akan terus cermati kemudian kekurangan untuk bulan-bulan berikutnya akan kami salurkan secara menyusul.
Yang penting kita bisa menjalankan arahan Bapak Presiden bahwa kita bisa segera menyalurkan pada bulan Ramadhan ini dan seminggu sebelum Idul Fitri kita sudah menuntaskan penyaluran”, ujar Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata. Red/Ben
***
