PutraIndoNews.com – Senin 22 Januari 2018, didampingi oleh Kuasa Hukum Joseph Hutabarat, SE,SH,MH, Priska Siregar,SH serta Roslina Simangunsong,SH,MH dan Dewan Kota Basri Baco, puluhan warga Menteng Jaya Jakarta Pusat diterima oleh Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Syarif, Ramly, Johny H, memfasilitasi pertemuan warga dengan pihak kereta api.
Pada prinsipnya, warga tidak keberatan untuk dilakukan pembangunan double-double track, karena untuk kepentingan umum, tetapi warga mengharapkan agar lokasi rumah yang akan digusur karena terkena jalur pembangunan kereta api, haruslah diberikan ganti kerugianyang sepadan, apalagi dengan kehidupan sekarang. Ada warga yg sudah menempati rumahnya selama puluhan tahun, bahkan ada yg sejak orangtuanya sampai turun temurun dah tinggal disitu. “Orangtua saya dan kami keturunannya sudah tinggal dilokasi sekarang sejak jaman kemerdekaan, tahun 1945,” ujar Lulus Jailani, salah satu warga.
Basri Baco (dewan kota) mengatakan agar Kereta Api mendengarkan keluhan warga, serta mengharapkan agar jangan ada pembongkaran rumah warga sebelum ada kesepakatan bersama, dan ini disambut baik oleh pimpinan sidang.
Sementara Kuasa Hukum warga, Joseph Hutabarat yg didampingi oleh rekannya Priska dan Roslina mengatakan agar pihak Kereta Api memberikan ganti rugi bangunan dan tanah kepada warga Menteng Jaya RW 013 dan RW 014, sama dengan RW sekitar lainnya. “Jangan ada pilih kasih. Jangan disatu RW diberikan ganti rugi tanah dan bangunan, sementara di RW lain hanya diberikan ganti rugi bangunan, sementara warga sendiri sudah ada yg menempati lokasi tersebut sejak jaman kemerdekaan RI, tahun 1945,” tegas Joseph.
Pimpinan sidang Sarif serta Anggota DPRD lainnya Ramly mengatakan kepada pihak Kereta Api, supaya jangan ada eksekusi dilapangan sebelum ada kesepakatan bersama. “Jangan ada pembongkaran rumah warga sebelum ada kesepakatan bersama. Mari kita cari solusi yg baik,” kata Syarif dan Ramly yg langsung diberikan tepuk tangan yang meriah dari warga.
Warga mengharapkan agar nasib mereka diperhatikan oleh pihak Kereta Api dan Anggota DPRD tempat pengaduan warga.**
