Putraindonews.com - Jakarta | Komite I DPD RI Mengecam Keras Terjadinya Genosida Dan Tragedi Kemanusiaan Di Palestina dan akan membentuk kaukus DPD RI untuk kemerdekaan Palestina.
Hal tersebut diungkapkan sebagai pernyataan sikap Komite I pada rapat kerja dengan Kementerian Luar Negeri RI, terkait isu Palestina dan Pengawasan atas Pelaksanaan UU Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, di Gedung DPD RI Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (7/11).
Baca JugaBuka Workshop Jurnalistik, Yorrys Raweyai Tekankan Pentingnya Pemberitaan Isu DaerahPada rapat kerja tersebut, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi bersama Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mendukung upaya-upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dalam upaya diplomasi agar Palestina diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
“Komite I mendukung penuh upaya konsisten pemerintah dalam mencari solusi penyelesaian konflik di Palestina, juga dalam mengirimkan bantuan kemanusiaannya,” ucap Senator asal Aceh tersebut.
Baca JugaNelayan Kepulauan Seribu Kesulitan BBM, Achmad Azran Dorong Percepatan Penyediaan SPBNSenada dengan itu, Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni mengungkapkan bahwa DPD RI serius memberikan dukungan kepada pemerintah RI dalam mengoptimalkan fungsi diplomasi kepada masyarakat internasional agar Palestina dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
“Melalui kekuatan diplomasi saya kira Indonesia mampu mendesak negara-negara di berbagai belahan dunia untuk ikut memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” kata Sylviana.
Baca JugaSyarif Melvin Tinjau BPBD Kalbar, Karhutla Membaik Namun Kesiapsiagaan Banjir DitingkatkanSepakat dengan itu, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Laurentius Amrih Jinangkung menegaskan bahwa sesuai amanat Konstitusi yang tercantum dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 jelas menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan amanat ini konsisten dijalankan oleh Indonesia terkait isu palestina.
“Indonesia selain mengakui kemerdekaan serta eksistensi Palestina, juga terus melakukan upaya damai serta terus memberikan bantuan kemanusiaan,” tutur Laurentius.
Baca JugaKetua DPD RI Buka BLISPI Youth Cup V, Dorong Lahirnya Bintang Sepak Bola dari DaerahDi saat yang sama, Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani mengungkapkan bahwa saat ini fokus pemerintah dalam jangka pendek adalah bagaimana menghentikan kekerasan dan meningkatkan bantuan masuk ke Palesatina.
“Kami mengapresiasi dukungan DPD RI dalam mendukung pemerintah melalui kinerja kementerian luar negeri dalam upaya menghentikan konflik di Palestina,” tukas Abdul Kadir.
Baca JugaIrman Gusman di HUT ke-70 Abraham Paul Liyanto: Menjadi Berkat bagi Sesama, Warisan yang Melampaui UsiaAdapun pernyataan sikap politik Komite I DPD RI terkait konflik Palestina-Israel ialah sebagai berikut:
1. Komite I DPD RI mengecam keras terjadinya genosida dan tragedi kemanusiaan di Palestina.
Baca JugaSenator Agita Dorong Penguatan Strategi Cek Kesehatan Gratis, Soroti Akses Layanan Lintas Kelurahan2. Komite I DPD RI berkomitmen mendukung kemerdekaan penuh Palestina sebagai negara yang berdaulat dan sebagai satu-satunya negara di Wilayah Gaza.
3. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah RI mengoptimalkan fungsi diplomasi kepada masyarakat internasional agar Palestina dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Baca JugaKunjungi Ponpes Al-Aqsho Tahfidzul Qur’an, Anggota DPD RI Perwakilan Banten Habib Ali Alwi Pastikan Aspirasi Ditindaklanjuti4. Komite I DPD RI mendesak Pemerintah RI untuk mengambil peran dalam penyelesaian konflik di Palestina.
5. Komite I DPD RI mendorong Pemerintah RI untuk mendesak negara-negara di berbagai belahan dunia ikut memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
Baca JugaSenator Aceh Azhari Cage SIP MAP Salurkan Sembako untuk Warga Beutoeng Ateuh Banggalang Nagan Raya6. Komite I DPD RI mendesak Pemerintah RI untuk terus memberikan bantuan kemanusiaan terhadap rakyat Palestina.
7. Komite I DPD RI membentuk Kaukus DPD RI untuk kemerdekaan Palestina sebagai wujud dukungan bagi eksistensi Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Red/HS
Baca JugaTagih Janji Kepgub 567, Warga Bojonegara–Puloampel Adukan Dampak Industri ke Abdi Sumaithi