DPRD Jabar Setuju Anggaran Penanganan COVID-19

BANDUNG - JABAR | Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) terus mencari solusi di tengah melesunya perekonomian masyarakat akibat COVID-19. Gubernur Jabar bersama DPRD sepakat besaran bantuan senilai Rp 500 ribu akan diberikan kepada pihak terdampak gejolak ekonomi akibat COVID-19.

Demikian hasil keputusan dalam Rapat Koordinasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian di jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (26/3/2020).

Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat mengatakan setuju dengan usulan anggaran tersebut.

Menurut Taufik, besaran bantuan yang kini tengah disepakati bersama Gubernur merupakan bagian dari komitmen pemerintah melindungi segenap warga.

Tak hanya itu, Taufik juga mengapresiasi langkah Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang terus berkoordinasi dan melibatkan DPRD dalam penanganan virus corona selama beberapa minggu terakhir.

"Jadi, saya juga ucapkan terima kasih kepada pak Gubernur yang selama ini intens berkoordinasi dengan ketua fraksi, ketua komisi, dan pimpinan DPRD, ini sangat baik. Karena, menyangkut anggaran ini yang punya lakon ada di DPRD," kata Taufik, Kamis (26/3/2020).

Selain mengenai anggaran, Ketua DPD Gerindra Jabar itu juga meminta kepada Gubernur agar tegas dalam menyikapi merebaknya COVID-19 di Jabar.

Dirinya pun menegaskan jika pemda Jabar terpaksa bertindak karena suatu alasan kegentingan meski itu di luar kerangka normatif, tidak menjadi masalah asalkan tujuannya untuk kepentingan masyarakat Jabar.

"Kalau normatif memang dalam posisi genting kita tidak bisa," ucapnya.

Taufik mengatakan demikian lantaran melihat pemerintah sejauh ini sedikit lamban dalam menyiasati penyebaran COVID-19.

Padahal, kata dia, sejak virus ini muncul dan mulai menjalar di Wuhan, bisa diatasi dengan baik seandainya bersedia payung sejak awal.

"Padahal kita ini belajar dari Wuhan ditutup. Berarti kan harusnya safety-nya (pengamanan) di sini harus cepat, kan gitu. Kalau boleh jujur kelemahan kita ini sebetulnya terletak di kurangnya persiapan. Padahal kita mestinya belajar dari kejadian di Tiongkok saat pertama kali virus ini merebak. Sayangnya dari kejadian ini kita bukannya belajar melainkan justru diam. Jadi pura pura mengelak dan mengatakan gak ada. Jadi akhinya udah gini baru panik," tukas Taufik.

Meski demikian, menurut dia tidak ada kata terlambat untuk memerangi virus yang kini telah menyerang di hampir seluruh negara di dunia.

Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh pemberitaan di berbagai media mengenai COVID-19 ini sehingga membuat psikis masyarakat lemah.

"Masalah Corona ini orang jadi stres lantaran nonton televisi Corona, lihat di HP Corona, ini yang membuat psikis kita jadi lemah. Corona ini bisa menjangkiti kita kalau kondisi psikis kita lemah," ungkap Taufik.

Untuk itu, Taufik meminta warga agar tetap tenang dan selalu menjaga kesehatannya.

Sebelum menutup pembicaraan, Taufik juga tak lupa menyemangati jajaran anggota DPRD dan pemerintah Jabar yang hadir dalam rapat tersebut agar terus semangat memerangi COVID-19.

Ia menegaskan jangan sampai warga terus dibuat resah oleh wabah yang telah ditetapkan WHO sebagai pandemi global ini lantaran setiap saat merenggut nyawa masyarakat.

"Jangan menganggap satu nyawa yang meninggal itu remeh. Yang namanya nyawa tak bisa dihargai dengan uang, jadi meskipun hanya satu ia tetap berharga," pungkasnya.

Terkait kelompok terdampak gejolak ekonomi akibat COVID-19, telah dipetakan oleh pemda Jabar.

Ridwan Kamil atau yang disapa Emil menyebut ada tidak semua warga akan mendapatkan bantuan sebagai telah dirinci. Rata rata dari mereka adalah warga yang tergolong miskin.

"Jadi, situasi dari COVID-19 ini kerugiannya kan multidimensi mulai dari level akar rumput sampai konglomerat semua mengalami dampak luar biasa. Namun, tugas kita sebagai pemerintah tentu harus menolong sisi masyarakat yang paling lemah, paling rawan oleh sebuah bencana ini," ungkap Emil.

"Jadi ada dua kategori masyarakat miskin terdampak COVID-19, yakni masyarakat yang sebelumnya sudah terkategori miskin dan belum dapat kartu. Kedua yang miskin baru atau miskin akibat covid 19. Setelah ditotal kelompok ini jumlahnya berkisar 1,9 juta jiwa," tambah Emil.

Adapun berdasarkan kategorinya, kelompok miskin ini terbagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

Pertama, pekerja yang bergerak di sektor informal bidang perdagangan dengan skala usaha mikro dan kecil.

Kedua, pekerja yang bergerak di bidang pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah

Ketiga, pekerja yang bergerak di bidang transportasi skala usaha mikro, kecil, dan menengah

Keempat, penduduk yang bergerak di bidang industri skala usaha mikro, kecil dan menengah

Kelima, penduduk lanjut usia dan keenam, penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi COVID-19. RED/H&R