F-PKB Dorong Pembangunan Tulungagung Lebih Inklusif dan Berkelanjutan

Putraindonews.com, Tulungagung - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Tulungagung mendorong agar momentum pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 menjadi pijakan untuk memastikan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung yang digelar di Graha Wicaksana, Jumat (27/3/2026). Agenda rapat meliputi perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta penyampaian LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, S.Sos., menjelaskan bahwa perubahan Propemperda 2026 merupakan tindak lanjut hasil supervisi Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Dari hasil tersebut, terdapat 38 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Hasil asistensi menunjukkan 38 Ranperda perlu sinkronisasi mendalam agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., menyampaikan bahwa LKPJ 2025 merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus amanat konstitusi yang wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Forum ini menjadi momentum bagi eksekutif untuk memaparkan capaian kinerja sepanjang tahun 2025,” tegasnya.

Sekretaris F-PKB DPRD Tulungagung, H. Fuad Ashari, S.T., menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja pemerintah daerah selama 2025. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari angka, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Capaian patut diapresiasi, tetapi yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas,” ujarnya.

F-PKB juga berharap ke depan pembangunan tidak hanya berorientasi pada indikator kuantitatif, tetapi juga kualitas dan pemerataan manfaat bagi seluruh masyarakat Tulungagung.

Sebagai penegasan sikap, F-PKB mendorong peningkatan sinergi antara eksekutif dan legislatif guna memastikan arah pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Red/Eko