Harapan Pengusaha dan Pegiat Perikanan pada Menteri Edhy Prabowo

JAKARTA | Beberapa Pekerjaan Rumah Kementerian Kelautan dan Perikanan era Susi Pujiastuti dipertanyakan pengusaha dan para pegiat perikanan kepada Menteri baru, Edhy Prabowo.

Lantaran enam bulan menjabat belum juga ada tanda-tanda untuk mengubah persoalan yang berdampak kepada nelayan tersebut.

"Jadi ini tentang Menteri Perikanan Edhy Prabowo, karena ini sdh 6 bulan sejak diangkat jadi Menteri, namun Peraturan Menteri yang baru belum juga dibuka ke publik untuk didiskusikan sebelum ketok palu (disahkan)," terang Tjandra Setiadji dalam keterangan persnya kepada wartawan di Jakarta, kamis 23/02/20.

Karena menurut Andy, sapaan akrabnya itu, para pelaku usaha berharap atas aturan yang berkaitan dengan keberlangsungan usaha dan carut marut beberapa tahun ini dapat ada solusi, kalaupun Ia tetap memperhatikan substainbility dari ekologis ikan itu sendiri.

"Seyogyanya dalam wabah corona ini aturan seperti aturan P2KP (perubahan bentuk kapal, balik nama, jual beli kapal, dan pembangunan baru harus ada ijin tertulis dari Dirjen Tangkap) dapat diberikan relaksasi, dan juga aturan pembatasan GT bisa segera dicabut," lanjut Tokoh Kelahiran Bagan Siapi-Api itu.

Karena keterbatasan sarana transportasi, lanjut Andy, perikanan dari Indonesia Timur ke jawa sangat terbatas dan kapal tangkap yang sudah penuh sering antri.

"Berhari hari hingga dua minggu hanya untuk mengantri memindah muatan dan bisa kembali mencari ikan, dalam waktu menunggu itu seringkali ABK Kapal lari dan pindah ke Kapal lain," tegas Andy yang kini juga menjabat sebagai Dewan Pembina IMO-Indonesia.

Akibatnya menurut Andy muncul polemik baru dan kapal akhirnya harus menunggu lebih lama lagi karena harus mencari ABK pengganti dan hal ini terjadi pada ribuan kapal setiap hari di seluruh indonesia.

"Seyogyanya Menteri Edhy dapat sejalan dengan Presiden, tidak ada visi misi Menteri yang ada visi misi Presiden, dan Presiden menginginkan ekspor meningkat. Namun terhambat oleh aturan-aturan lama yang belum dirubah padahal sdh diinstruksikan oleh Presiden," sergah Andy.

Harapan Andy, kebijakan Menteri KKP kedepan dapat meningkatkan daya ekspor dan diimbangi dengan lancarnya sarana transportasi dari area tangkapan ke Jawa.

"Harus dimulai dari aturan P2KP serta pembatasan GT itu harus segera dicabut, karena aturan itu sdh lama dan tidak relevan dengan situasi sekarang," Sambung Andy. Ia pun menyadari bahwa perizinan sekarang sudah lancar namun untuk perubahan seperti balik nama, perubahan bentuk kapal, dan kapal baru kenapa mesti ijin Dirjen Tangkap?

"Ini menyulitkan, bagaimana bisa meningkatkan ekspor?. Mohon dirubah atau dipermudah," Harap Andy, Presiden SIRI itu.

Ia pun menyayangkan langkah Menteri yang belum merespon atas fenomena yang dialami para nelayan tersebut. "Kalau hal ini tidak direspon oleh Menteri baru, apa bedanya dengan Menteri sebelumnya?," pungkas Andy seraya merasa heran. Red/yfi