Putraindonews.com-Merujuk laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) ada 13 daerah di Indonesia diprediksi memasuki musim kemarau yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Maluku.
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para kepala daerah yang wilayahnya terancam kemarau panjang untuk melakukan mitigasi dan langkah strategis sebagai upaya mencegah dan mengantisipasi dampak kekeringan, kenaikan suhu ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen.
Baca JugaDPD RI Perkuat Perjuangan Aspirasi Daerah melalui Legislasi, Pengawasan, dan Dialog Publik“Berkaitan dengan ancaman kemarau panjang prediksi BMKG, saya meminta semua kepala daerah merespon peringatan ini dengan melakukan mitigasi di daerah masing-masing. Upaya ini perlu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban, baik materi maupun jiwa," ujar LaNyalla, Selasa (4/6/2024).
Menurut pria berdarah Bugis itu musim kemarau merupakan tantangan yang membutuhkan tindakan pencegahan dan kewaspadaan yang kuat. Sehingga mitigasi juga merupakan tugas bersama tidak hanya pemerintah daerah, melainkan lintas dinas, lembaga dan masyarakat. Karena itulah para kepala daerah wajib berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BPBD, Balai Wilayah Sungai, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dinas terkait lainnya.
Baca JugaBakohumas DPD RI Perkuat Sinergi Publikasi, Dorong Potensi dan Inovasi Putra-Putri Terbaik DaerahMenurut Senator asal Jawa Timur itu, kesadaran dan kerja sama masyarakat penting juga ditumbuhkan dalam menghadapi musim kemarau untuk mengurangi dampak negatif dan memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan.
"Kepada masyarakat juga perlu diberikan pemahaman agar tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu bencana, terutama kebakaran pemukiman, hutan dan lahan," katanya.
Baca JugaSenator Azhari Cage Bawa Persoalan Bendera Bulan Bintang dalam Paripurna DPD RIDaftar wilayah yang harus waspada kemarau Juni 2024
Aceh: Aceh Tengah, Bireuen, Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Aceh Timur, Kota Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie dan Pidie Jaya.
Sumatera Utara: Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Simalungun, Labuhanbatu Selatan, Dairi, Karo, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, dan Samosir.
Baca JugaKetua DPD RI Gagas Green Democracy, Perkuat Demokrasi Berkeadilan dan Ketahanan NasionalRiau: Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu.
Jambi: Bungo, Tebo, Muara Bungo, Sarolangun, Muaro Jambi, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, dan Kota Jambi.
Baca JugaDPD RI Kecam Keras Penggerebekan Ponpes di Sukoharjo: Polisi Jangan Menakut-nakuti Masyarakat!Bengkulu: Muko Muko
Sumatera Selatan: Empat Lawang, Lahat, Kota Pagar Alam, dan Musi Rawas.
Lampung: Lampung Tengah, Lampung Timur, Tulang Bawang, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, dan Ogan Komering Ilir.
Baca JugaPolkam di Sorong, Senator Filep Minta Pemerintah Prioritaskan Keselamatan dan Pemulihan Pengungsi SipilJawa Barat: Bandung, Bandung Barat, Indramayu, Subang, Sumedang, Garut, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Tasikmalaya.
Jawa Tengah: Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Pekalongan Barat, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, dan Banjarnegara.
Baca JugaProduktivitas Turun Usai Penertiban Kawasan Hutan, Waka DPD Ingatkan Presiden pada Amanat Pasal 33Jawa Timur: Trenggalek-Tulungagung, Ponorogo, Kabupaten Kediri, Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Lumajang, dan Sumenep.
Kalimantan Timur: Kab. Paser
Sulawesi Selatan: Pinrang, Sidrap, Soppeng, Wajo, Pinrang, Parepare, dan Sidrap.
Baca JugaRia Saptarika: Pengawasan Lingkungan Batam Butuh Data Terpadu, Bukan Sekadar KoordinasiMaluku: Kab. Buru.Red/HS
