Kota Blitar Kumuh Pascapemecatan Ratusan THL, DPRD Nilai Pelayanan Publik Lumpuh

Putraindonews.com, Blitar - Kondisi kebersihan Kota Blitar kian memprihatinkan pascapemecatan ratusan tenaga outsourcing dan Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Sampah berserakan di berbagai ruas jalan hingga halaman kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memunculkan kesan kumuh di kota yang dikenal sebagai Bumi Bung Karno.

Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan sampah dedaunan dan limbah rumah tangga bertebaran di sejumlah jalan utama dan lorong permukiman. Situasi tersebut dinilai sebagai dampak langsung dari kebijakan pemutusan kerja massal terhadap petugas kebersihan yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga kebersihan kota.

Kondisi ini juga terjadi di kawasan fasilitas publik, termasuk rumah sakit milik pemerintah. Ironisnya, salah satu rumah sakit pelat merah di Kota Blitar disebut-sebut akan menghadapi proses akreditasi dan penilaian kinerja pada 2026.

Lingkungan yang tidak terkelola dengan baik dikhawatirkan akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Pemecatan ratusan hingga ribuan tenaga outsourcing dan THL itu diduga dilakukan hampir di seluruh OPD tanpa kesiapan transisi yang matang. Akibatnya, pelayanan publik tersendat. Sejumlah ASN terpaksa turun langsung menggantikan tugas tenaga non-ASN, mulai dari piket penjagaan hingga urusan kebersihan.

Kebijakan tersebut menuai kritik keras dari DPRD Kota Blitar. Ketua DPRD Kota Blitar, dr. Syahrul, menilai pemutusan kerja itu berdampak langsung pada kinerja lembaga legislatif maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Di Sekretariat DPRD saja terdampak. Dari sekitar 30 tenaga outsourcing, ada 10 orang yang dipecat. Akibatnya pelayanan kelabakan,” ujar Syahrul.

Ia mengungkapkan, sopir pribadinya juga termasuk yang terkena pemutusan kerja. Hingga kini, belum ada kejelasan terkait kelanjutan nasib tenaga kerja tersebut.

“Sekarang saya menyetir sendiri. Sopir saya sampai hari ini belum ada kepastian bisa bekerja kembali atau tidak,” katanya.

Syahrul menegaskan persoalan ini bukan sekadar menyangkut kenyamanan pejabat, melainkan menyentuh aspek pelayanan publik secara menyeluruh.

“Hampir seluruh OPD terganggu. ASN harus piket bergantian. Tenaga Banpol dan kebersihan sangat kurang. Dampaknya nyata, sampah berserakan di mana-mana,” tegasnya.

Kritik senada disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kota Blitar, Dedik Endarwanto. Ia menilai kebijakan Wali Kota Blitar bersama pihak pengusaha outsourcing dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan terkesan dipaksakan.

“Kalau hasilnya seperti ini, jelas yang dirugikan bukan hanya tenaga kerja, tapi juga masyarakat. Kota jadi kotor dan pelayanan terganggu,” ujar Dedik.

Dedik mendesak Pemkot Blitar segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut dan tidak saling lempar tanggung jawab.

“Harus segera diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Pelayanan publik harus berjalan, dan jalanan tidak boleh dibiarkan kumuh,” pintanya.

Hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Blitar belum memberikan pernyataan resmi terkait solusi jangka pendek maupun rencana pengganti atas pemecatan ratusan tenaga outsourcing dan THL.

Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap kebijakan yang diambil ke depan tidak semakin menjauh dari kepentingan publik.

Jurnalis Etik Editor: rif