PUTRAINDONEWS.COM
JAKARTA | KPK meminta Pemprov Jawa Timur memutakhirkan data orang miskin terkait penanganan pandemik Covid-19 dan kebutuhan penyaluran subsidi di masa mendatang.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan Pemprov Jawa Timur telah melakukan banyak hal mulai dari perencanaan, pengaturan, regulasi hingga ke pola koordinasi mengatasi pandemik ini. Mengatakan.
Baca JugaPresiden Prabowo Teriak Free Palestine di Resepsi Pondok Gontorâ€Tapi yang terpenting, pendataan orang miskin ini yang harus terus diperbarui.â€
Dalam live talkshow di TVRI Jawa Timur (4/6), Pahala mendiskukan hal ini bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa dan Alexander Rubi Satyoadi, Kepala Perwakilan BPKB Jawa Timur.
Baca JugaWacana ‘Black September’ Kembali Ramai di PublikSelama ini KPK sudah memantau proses perbaikan data pemerintah pusat melalui STRANAS PK, namun banyak ditemukan data yang belum sempurna di daerah, sehingga dibutuhkan peran integrator data.
“Kami meminta Pemprov Jawa Timur untuk memformulasikan data terkini, bukan saja untuk kebutuhan saat pandemik, tapi untuk kebutuhan masa depan juga,†katanya.
Baca JugaPemilik UMKM Mengaku Dipalak Sejuta per Hari di JogjaDia menambahkan, data itu dibutuhkan untuk penyaluran subsidi atau bantuan sosial lainnya.
Khofifah mengatakan pembaruan data sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, bahkan dalam sehari koordinasi dengan Dukcapil bisa lebih dari 3 kali.
Baca JugaJejak Nihil Rombongan Jurnalis di Selat Sunda, Waketum IMO-Indonesia Soroti Kinerja Andra Soni hingga PigaiMenurut dia, pendataan dimulai dari tingkat RT, kelurahan hingga kecamatan sudah dilakukan. Namun dia mengakui, ada kesulitan mengakses data hingga ke rumah tangga.
“Pergerakan datanya sangat dinamis, sulit diprediksi, sehingga data terhadap orang miskin selalu invalid,†jelasnya.
Baca JugaRUU Kamla Dinilai Tak Punya Ruang, Soleman Ponto: Jangan Ulangi Perdebatan Dua DekadeKPK terus mendorong Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai rujukan.
“Jadi mau tidak mau harus diperbaiki,†tegas Pahala.
Baca JugaOperasi Tim SAR Ditutup, Keluarga Jurnalis yang Hilang Gelar Tabur BungaKPK menyarankan kepada Pemprov Jawa Timur agar dibuat penghargaan apabila DTKS di daerahnya sudah bagus.
“Biasanya dengan adanya penghargaan, daerah akan lebih terpacu untuk melakukan perubahan dan larinya bisa lebih cepat, “ kata Pahala. Red/Ben
Baca JugaKarya Bakti TNI Peduli Sampah, Kodim 0508 Depok Gandeng Pemkot dan Warga Bersihkan Pasar Kemiri Muka
