Kunjungan Menteri PKP Maruarar Siraid Berkah untuk Warga Blitar Tambah Kuota 444 Unit RTLH

Putraindonews.com, Blitar - Tuntaskan program bedah rumah tak layak huni menjadi skala prioritas Presiden Prabowo Subianto melalui kementrian PKP, untuk jawa Timur pada Kamis (02/06/26) Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Blitar dan memutuskan menambah kuota bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara spontan sebanyak 444 unit.

Sehingga dikatakan oleh Maruarar Siraid di Pendopo Ronggo Hadi Negoro penambahan tersebut, total rumah warga yang akan dibedah menjadi 744 unit, yang mana proyek ini ditargetkan mulai berjalan pada 10 Juli dan wajib rampung pada 10 Oktober 2026.

Dihadapan sejumlah. Pejabat baik dari pemprof Jatim, Bupati dan Wakil Wali Kota Blitar dan Forkopimda Dia sempat menyoroti data penerima bantuan dan menegaskan agar program ini tepat sasaran dan bebas dari korupsi.Rincian Anggaran: Dari total biaya per unit, dana Rp 20 juta dialokasikan untuk material dan Rp2,5 juta tunai untuk upah tukang dengan sistem padat karya. Skema Kredit: Selain bedah rumah, Mentri PKP juga mendorong agar program Kredit Perumahan Tanpa Agunan dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat UMKM dan mempermudah kepemilikan rumah warga.

Realisasi Lapangan Maruarar Siraid menyempatkan diri bersama rombongan meninjau langsung progres bedah rumah Ibu Sulastri warga jalan Ir Soekarno Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kota Blitar. Dia bersama rombongan ingin melihat dari dekat untuk memastikan transparansi dan efisiensi di lapangan.

Usai meninjau rumah warga Menteri Maruar Siraid juga menyempatkan. ziarah ke Makam Proklamator Bung Karno dengan berjalan kaki didampingi Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba.

Saya putuskan program bedah rumah dari Presiden Prabowo untuk masyarakat Kota Blitar yang tidak layak huni ditambah 444,” ujar

Maruarar saat dialog dengan warga di lokasi didampingi Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono. Dengan tambahan itu, total RTLH di Kota Blitar yang mendapatkan bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi 744 unit.

Inisiatif penambahan kuota dari dari yang sebelumnya Kementerian Perumahan hanya menetapkan bantuan bedah rumah untuk 300 unit di Kota Blitar pada 2026. Namun, setelah mengetahui jumlah RTLH di Kota Blitar dari Wakil Wali Kota Blitar Elym Tyu Samba, yakni sebanyak 837 unit, Maruarar memutuskan untuk memberikan tambahan 444 unit bantuan bedah rumah untuk Kota Blitar sehingga total menjadi 744 sasaran Rumah Tdak Layak Huni ( RTLH ).

Sementara itu, bedah rumah untuk 93 RTLH sisanya akan ditutup oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dengan 86 unit dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tujuh unit RTLH. “Berarti setelah ini tidak akan ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Blitar ya,” ujar Maruarar.

Untuk diketahui bahwa besaran nilai bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan sebesar Rp 20 juta untuk setiap unit RTLH. Yang keperuntukanya terperinci untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan upah pekerja Rp 2,5 juta. “Pengerjaan akan dimulai bulan Juli dan akan selesai Oktober 2026,” kata Maruarar.

Dengan penambahan sebanyak 444 bantuan bedah rumah untuk Kota Blitar, menurut dia, maka total RTLH di seluruh Provinsi Jawa Timur mendapatkan bantuan menjadi 33.444 unit, bertambah dari rencana awal 33.000 unit.

Maruarar mengungkapkan bahwa jumlah bantuan program BSPS atau bedah rumah dari Kementerian Perumahan di tahun 2026 melonjak drastis. Di Jawa Timur, penerima bantuan bedah rumah dari Kementerian Perumahan tahun 2025 hanya 4.165 dan melonjak menjadi 33.000 di 2026. Baca juga: 73 Koperasi Merah Putih di Blitar Belum Operasi meski Barang Sudah Diterima Sejak 1,5 Bulan Lalu.

Kehadiran pemerintah pusat di daerah merupakan bentuk komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat

"Kami datang atas nama Presiden Prabowo untuk membawa perubahan. Harapannya masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program-program pemerintah," katanya.

Menanggapi berbagai masukan dari masyarakat terkait layanan pembiayaan, termasuk persoalan pinjaman daring (pinjol), Maruarar memastikan pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Pemerintah tentu masih memiliki kekurangan dan tidak ada yang sempurna. Semua masukan akan kami perbaiki dari waktu ke waktu agar pelayanan semakin baik," ujarnya.

Dalam keterangannya Ia juga mengungkapkan, bahwa pemerintah akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas solusi terhadap persoalan pembiayaan masyarakat.

"Hari Senin kami akan bertemu dengan OJK bersama kepala daerah agar persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembiayaan dapat dicarikan solusi secara langsung," pungkas Maruarar. Redaksi : Rif