Putraindonews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam proses hukum yang dijalani mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook.
Ia menuturkan bahwa putusan pengadilan harus dihormati dan langkah banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK) yang dilakukan Nadiem merupakan haknya. Selain itu, Yusril memandang dissenting opinion dalam putusan perkara tersebut merupakan hal yang wajar dalam praktik peradilan.
Baca JugaEks Kabareskrim Sebut Penyadapan Ilegal Bisa Tergolong MakarMenurutnya, proses persidangan berjalan adil dan tanpa campur tangan pemerintah. Yusril lebih lanjut menyebut sejauh ini belum ada pembahasan mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti atau abolisi kepada Nadiem. Red/HS
