KY Terjunkan Tim Telusuri Rekam Jejak Calon Hakim Agung

Putraindonews.com,Jakarta - Komisi Yudisial (KY) menerjunkan tim investigasi untuk menelusuri rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) dalam periode seleksi tahun 2025.

Ketua KY Amzulian Rifai dalam sosialisasi daring, Selasa (11/3), menyampaikan bahwa pihaknya juga akan melibatkan pakar dan praktisi untuk mendapatkan calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM yang terbaik.

"KY akan melakukan penelusuran rekam jejak yang komprehensif serta serangkaian tes. Kami memiliki tim investigasi yang andal yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan data para calon dengan cara mereka sendiri, secara detail," ujarnya.

Amzulian memastikan bahwa KY akan menyeleksi para calon hakim dengan adil dan independen.

Ia berharap peserta seleksi tidak percaya dengan pihak-pihak tertentu yang menjanjikan keberhasilan atau kelulusan dalam proses seleksi.

KY telah membuka pendaftaran calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM di MA pada tahun 2025 sejak Kamis (6/3). Pendaftaran dapat secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id hingga Kamis (27/3).

Seleksi untuk memenuhi kebutuhan MA, yakni 17 hakim agung yang terdiri atas 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN Khusus Pajak, dan 3 hakim ad hoc HAM.

Hingga Senin (10/3), kata dia, jumlah pendaftar calon hakim agung mencapai 51 orang dan pendaftar calon hakim ad hoc HAM berjumlah 12 orang. Namun, mereka belum menyelesaikan pendaftarannya.

Oleh karena itu, dia mengimbau mereka yang menunjukkan minatnya untuk mengikuti pendaftaran segera menyelesaikan syarat-syarat pendaftaran secara tuntas.

Adapun tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, serta wawancara. Khusus untuk seleksi kesehatan, KY bekerja sama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto.

"Nama-nama calon yang lulus akan diserahkan ke DPR RI pada bulan Agustus 2025," tutur Amzulian menjelaskan. Red/HS