LBH Medan Ajukan Pengaduan Soal Dugaan Penggelapan di Kejati Sumut

Putraindonews.com, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan mengajukan pengaduan kepada Jaksa Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI dan Komisi Kejaksaan RI perihal penanganan perkara dugaan penggelapan yang tengah ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pengaduan ini disampaikan menyusul belum adanya kepastian hukum dalam proses yang tengah berlangsung lebih dari setahun sejak penetapan tersangka.

Perkara tersebut berawal dari laporan Arjoni pada 21 Mei 2021 tentang dugaan penggelapan harta bersama pasca putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai tertanggal 19 September 2018.

Dalam putusan tersebut, pengadilan menetapkan pembagian harta bersama secara adil, termasuk satu unit mobil. Namun, setelah terjadi perceraian, aset tersebut tidak dapat dikuasai oleh pelapor.

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Utara lalu menetapkan Heri Rahman sebagai tersangka pada 8 Januari 2025.

Langkah praperadilan yang diajukan tersangka ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan. Sebagai tindak lanjut, berkas perkara akhirnya dilimpahkan ke Kejati Sumut untuk diteliti.

Dalam proses penelitian berkas, jaksa peneliti beberapa kali mengungkapkan bahwa berkas belum lengkap (P19). Berdasarkan keterangan LBH Medan, pihak pelapor telah berupaya memenuhi berbagai petunjuk yang diberikan, termasuk menghadirkan saksi serta keterangan ahli, baik di bidang fikih maupun pidana.

"Namun demikian, berkas masih dikembalikan dengan permintaan tambahan, termasuk rencana konfrontasi antara pelapor dan tersangka," kata sumber bernama Muhammad Ali Nafiah Matondang dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (14/4).

Terkait kasus tersebut, LBH Medan menilai proses hukum yang brjalan berpotensi menghambat percepatan penanganan perkara dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelapor.

Selain itu, pengaduan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Asisten Pengawas Kejati Sumut pada Agustus 2025 juga ternyata belum memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Atas dasar itu, LBH Medan pada 12–13 Maret 2026 secara resmi menyampaikan pengaduan ke Kejaksaan Agung dan Komisi Kejaksaan RI, dengan harapan dilakukan penelaahan menyeluruh atas proses penanganan perkara tersebut.

"LBH Medan menegaskan perihal pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip pelayanan publik yang cepat dan tuntas," ujarnya.

Lanjutnya, pihak LBH juga menekankan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan ketentuan terkait lainnya.

"Melalui pengaduan ini, LBH Medan berharap adanya kejelasan atas status perkara serta tindak lanjut yang objektif sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan perlindungan hak-hak para pihak dan terwujudnya keadilan," paparnya. Red/HS