Malaysia-Singapura Kompak Tolak Usul Purbaya Pajaki Kapal di Selat Malaka

Putraindonews.com, Jakarta – Isu Selat Hormuz akhir-akhir ini memang cukup menyita atensi dunia. Namun, satu hal yang terlupakan adalah posisi strategis Selat Malaka yang menjadi wilayah otoritas antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Sebagai salah satu kawasan strategis, Selat Malaka memang menjadi isu penting di kawasan Indo-Pasifik.

Menimbang posisi trategis itu, Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat membuka wacana agar kapal-kapal yang melintasi selat tersebut dikenakan pajak.

Namun, ide tersebut secara solid ditolak oleh Malaysia dan Singapura.

Dilansir dari Bloomberg, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menyebut bahwa jalur transit melalui Selat Malaka dan Singapura harus tetap gratis untuk semua.

Menurutnya, Singapura tidak akan mendukung upaya apa pun untuk membatasi Selat Malaka.

“Hak transit dijamin untuk semua orang. Kami tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk menutup, mencegat, atau mengenakan tarif di wilayah sekitar kami," kata Balakrishnan dalam sebuah wawancara di acara CNBC di Singapura, dikutip pada Jumat (24/4).

Senada, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan memandang bahwa setiap keputusan terkait Selat Malaka tidak dapat dibuat secara sepihak.

Ia menegaskan bahwa negara-negara di kawasan tersebut mengadopsi pendekatan berbasis konsensus dalam hal keamanan maritim.

“Apa pun yang harus dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara. Itulah pemahaman kami, hal itu tidak dapat dilakukan secara sepihak,” kata Mohamad Hasan dikutip dari CNA, Jumat (24/4). Red/HS