Menagih Janji di Tanah Luwu: Ketika Pemekaran Menjadi Suara yang Tak Lagi Bisa Ditunda

Putraindonews.com, Luwu Utara — Siang bergerak perlahan menuju sore ketika suara-suara itu kembali mengeras. Bukan sekadar teriakan di jalanan, melainkan akumulasi dari waktu yang panjang—dari janji yang dianggap tak kunjung ditepati, dari ketimpangan yang dirasakan kian nyata. Di bawah langit Luwu Utara, Aliansi Masyarakat Mappideceng berdiri, menagih sesuatu yang mereka yakini sebagai hak: pemekaran Provinsi Luwu Raya.

Aksi ini bukan yang pertama. Januari lalu, gelombang serupa telah digelar. Namun, bagi massa aksi, respons pemerintah provinsi tak lebih dari sunyi yang berkepanjangan. Dari situ, kekecewaan tumbuh, lalu menjelma menjadi konsolidasi yang lebih rapi dan tuntutan yang lebih tegas.

“Ini bukan sekadar aksi. Ini adalah penagihan,” ujar salah seorang orator di tengah kerumunan. Kalimat itu menggema, seolah mewakili perasaan kolektif yang telah lama terpendam.

Mereka menyebut nama-nama wilayah yang terasa jauh dari jangkauan perhatian: Rampi, Seko, Rongkong, hingga Malangke. Daerah-daerah yang, dalam narasi massa aksi, menjadi simbol ketimpangan pembangunan di Luwu Raya. Di sana, akses masih terbatas, infrastruktur tertinggal, dan perhatian pemerintah dianggap tak sebanding dengan potensi yang dimiliki.

Tanah Luwu, kata mereka, bukan tanah biasa. Ia subur, kaya, dan menyimpan sumber daya yang melimpah. Namun, justru di situlah ironi dirasakan—ketika kekayaan tak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan.

Dari panggung aksi, tuntutan itu ditegaskan kembali: pemekaran wilayah menjadi Provinsi Luwu Raya, sekaligus pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Bagi massa aksi, ini bukan sekadar pemetaan administratif, melainkan jalan menuju pemerataan dan kemandirian.

Aksi pada 24 April ini disebut sebagai pra-kondisi. Sebuah pembuka menuju puncak gerakan yang direncanakan berlangsung pada Senin, 27 April 2026. Pada hari itu, massa berencana kembali turun dengan skala lebih besar, bahkan akan menduduki jalan trans provinsi sebagai bentuk tekanan.

Momentum ini beririsan dengan agenda lain. Pada 27 April, Luwu Utara akan memperingati hari jadinya. Dikabarkan, Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dijadwalkan menginjakkan kaki di wilayah ini. Bagi massa aksi, kehadiran gubernur bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan momen yang harus dijawab dengan sikap politik yang jelas.

Aksi dimulai sejak pukul 14.00 WITA hingga menjelang magrib. Di penghujungnya, seruan terakhir disampaikan. Orator mengajak para pengguna jalan untuk tidak sekadar menjadi penonton. Mereka diminta turun dari kendaraan, berdiri bersama, dan menyatakan satu tuntutan yang sama: mendesak pemerintah daerah dan provinsi untuk segera merealisasikan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Di titik itu, jalan bukan lagi sekadar ruang lalu lintas. Ia berubah menjadi ruang artikulasi—tempat suara-suara yang lama terpinggirkan berusaha menemukan jalannya menuju pusat kekuasaan. Red/MB