PNTI Kukuhkan Kepengurusan DPP 2025–2030: Bawa Misi Besar Sukseskan Asta Cita Prabowo

Putraindonews.com, Jakarta – Perkumpulan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) secara resmi menggelar Pelantikan dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PNTI Periode 2025–2030 di Ruang Serbaguna Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Utara, Jumat (21/11).

"Momentum ini semakin bermakna karena dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) ke-11, sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2014".

Pelantikan tersebut sekaligus menandai konsolidasi besar kekuatan nelayan tradisional serta mempertegas posisi PNTI sebagai organisasi berbadan hukum yang sah, legitimate, dan diakui negara sebagai mitra strategis dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Pada periode ini, Dr. Hendrik E. Purnomo, SH., MH., ACIArb. dikukuhkan sebagai Ketua Umum, dan Andi Syamsu Alam, SH., MH. sebagai Sekretaris Jenderal.

Acara pelantikan juga dihadiri oleh jajaran Dewan Pembina dan Penasehat DPP PNTI, antara lain Mayjend TNI (Mar) (Purn) Gatot Triswanto, SH; Maryono; H. Pardjono; H. Hasmaudin Ichsan; dan Prof. Dr. Ramli, SE., MS. Kehadiran para pembina dan penasehat memperkuat posisi PNTI sebagai organisasi nasional yang mendapatkan dukungan penuh dari berbagai unsur kepemimpinan senior.

Selain itu, sejumlah pejabat pemerintah dan mitra strategis turut hadir, termasuk: Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta, Andi Mannojengi, S.St.Pi., M.Si; Kepala Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) KKP, Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc; Perwakilan Korpolairud Baharkam Polri; Polsek Kawasan Muara Baru; Koramil Penjaringan; PT Satya Trinadi Komira Perkasa (KOMIRA Group), Emil Arifin; Lurah Penjaringan; dan Seluruh Pengurus DPP dan DPW PNTI seIndonesia.

PNTI Sebagai Mitra Negara dalam Menyukseskan Asta Cita PresidenKetua Umum DPP PNTI menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari arus besar pembangunan maritim Indonesia dalam kerangka Asta Cita Presiden, terutama yang menyangkut ketahanan pangan, ekonomi rakyat, serta modernisasi sektor kelautan dan perikanan.

“Asta Cita Presiden menempatkan laut sebagai masa depan bangsa dan nelayan tradisional sebagai fondasi utamanya. PNTI hadir sebagai mitra negara untuk memastikan kebijakan strategis ini benar-benar menjangkau para nelayan di garis depan,” ucap Hendrik.

Momentum Harkannas menjadi pengingat penting tentang keberlanjutan sumber daya ikan dan kesejahteraan masyarakat pesisir, yang menjadi inti dari visi PNTI: “Nelayan Berdaulat, Nelayan Sejahtera.”Kampung Nelayan Merah Putih: Implementasi Nyata Asta Cita Presiden.

Dalam acara tersebut, hadir pula Kepala BBP3KP KKP, Dr. Rahmadi Sunoko, S.Pi, M.Sc., yang menyampaikan arahan strategis terkait Program Kampung Nelayan Merah Putih—program prioritas nasional yang merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.Rahmadi menjelaskan bahwa program ini merupakan pilar pembangunan ekonomi pesisir yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat nelayan.“Kampung Nelayan Merah Putih adalah mandat langsung Presiden Prabowo untuk menghadirkan pusat ekonomi pesisir yang produktif, modern, dan terintegrasi.

Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung, dan pada tahap awal KKP akan membangun 100 lokasi prioritas,” jelasnya.

Kriteria utama Kampung Nelayan Merah Putih meliputi:

1. Mayoritas penduduk berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya ikan (lebih dari 80%) 2. Lahan clear and clean minimal 1 hektare untuk fasilitas produksi 3. Memiliki potensi ikan tangkap, budidaya, atau wisata bahari 4. Terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah PutihFasilitas yang dibangun pemerintah mencakup dermaga, docking kapal, cold storage, pabrik es, balai pelatihan, sentra kuliner, menara pandang, TPI, hingga drainase dan IPAL.

“Kami berharap PNTI menjadi mitra aktif pemerintah. PNTI harus hadir mengawal dan memastikan manfaat program ini sampai kepada nelayan tradisional,” beber Rahmadi.

PNTI Dorong Kebijakan Publik Pro-NelayanSekretaris Jenderal PNTI, Andi Syamsu Alam, menegaskan bahwa PNTI siap menjadi kanal partisipasi masyarakat dan penghubung antara pemerintah dan nelayan tradisional.“Agenda maritim tidak akan optimal tanpa organisasi nelayan yang solid. PNTI siap bekerja dari pusat hingga desa pesisir,” tandasnya.

PNTI menyoroti tiga prioritas nasional:1. Ketahanan pangan maritim2. Ekonomi biru berkelanjutan dan modernisasi nelayan tradisional3. Pemberdayaan ekonomi pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyatKonsolidasi Nasional untuk Kedaulatan Laut

Hendrik menegaskan bahwa PNTI telah menyiapkan berbagai program internal seperti Pagar Laut Nusantara dan Pagar Pesisir Nusantara untuk memperkuat kapasitas nelayan dan organisasi di daerah.

“PNTI adalah kapal besar—legalitas sah, struktur lengkap, dan komitmen kuat. Yang dibutuhkan adalah kerja kolektif untuk mendukung agenda kedaulatan maritim Indonesia,” tutup Hendrik.

PNTI memastikan komitmennya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam implementasi Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian integral dari agenda besar pembangunan maritim nasional. Red/HS