Polri Teken Aturan Baru yang Bertentangan Putusan MK: Perbolehkan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil

Putraindonews.com, Jakarta – Polri kembali menetapkan aturan baru soal distribusi sumber daya internalnya. Aturan baru tersebut membolehkan polisi aktif menduduki jabatan sipil tertentu.

Langkah tersebut kini mendapat banyak sorotan lantaran sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa polisi aktif dilarang menduduki jabatan sipil.

Karena itu, keluarnya aturan baru dari Kapolri ini langsung menuai respons keras dari sejumlah pihak.

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai perlu ada penjelasan rinci dari kepolisian mengenai dasar Perpol tersebut serta bagaimana implementasinya dijalankan tanpa bertentangan dengan perintah konstitusional.

Jika situasi ini dibiarkan terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin potensi konflik norma bisa muncul dan memicu gugatan hukum lanjutan.

Sementara itu, sebagian pihak lain menilai Perpol ini merupakan langkah adaptif untuk menjawab kebutuhan birokrasi modern yang membutuhkan keahlian teknis dari berbagai latar belakang profesi.

Mereka berpandangan bahwa pendistribusian polisi aktif tidak akan bermasalah selama pengawasan dan batasan kewenangan diterapkan secara ketat.

Hingga kini, Polri belum merilis daftar 17 kementerian/lembaga yang akan menjadi lokasi penugasan anggota. Red/HS