Prabowo vs Kang Dedi di Pilpres 2029

Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru saja merilis hasil survei yang menempatkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi berada di puncak dukungan bahkan mengalahkan presiden Prabowo Subianto dalam simulasi elektabilitas Pilpres 2029.

Hasil survei tersebut seketika memantik berbagai tafsir di ruang publik. Beberapa pihak ada yang buru-buru menyimpulkan bahwa peta politik nasional sedang dalam proses konsolidasi dan sedikit banyak telah menemukan momentumnya pelan tapi pasti.

Menggunakan hasil tersebut, sebagian bahkan memandang bahwa peta politik telah berubah dan Prabowo mulai kehilangan daya tarik elektoralnya. 

Meski demikian, muncul pertanyaan apakah sebuah survei yang dilakukan tiga tahun sebelum pemilihan dapat menjadi tolok ukur untuk menarik sebuah kesimpulan? 

Dalam kajian ilmu politik, sebuah hasil survei pada hakikatnya merupakan potret sesaat alias snapshot dari persepsi publik pada waktu tertentu. 

Jelas, ia bukan ramalan mengenai hasil pemilu di masa depan. Bagaimanapun, preferensi politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi, kinerja pemerintah, isu-isu strategis, kualitas kandidat, hingga momentum politik yang terus berubah. 

Demikian, terlalu dini untuk membaca hasil survei secara hitam-putih karena hal itu justru berpotensi menyesatkan. 

Elektabilitas yang muncul hari ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk membaca konfigurasi dukungan ketika masyarakat benar-benar memasuki arena kompetisi Pilpres 2029.

Survei Bukan Vonis Politik

Satu hal yang harus ditekankan bahwa survei opini publik memiliki fungsi penting sebagai instrumen untuk memotret opini masyarakat pada waktu tertentu. 

Namun, dalam metodologi penelitian politik, hasil survei tidak selalu dimaksudkan sebagai instrumen untuk membuat kesimpulan bahwa siapa yang akan menang atau kalah dalam pemilu yang akan berlangsung beberapa tahun ke depan. 

Demikian, apa yang ditunjukkan pada hasil survei SMRC di mana Dedi Mulyadi meraih elektabilitas 35 persen, sementara Presiden Prabowo Subianto hanya mampu mendulang 14,5 persen dukungan, sejatinya dibaca secara kondisional.

Ada banyak alasan mengapa hasil survei yang ada belum dapat dijadikan pegangan mutlak mengenai peluang Pilpres 2029. 

Pertama, kecenderungan dukungan politik masyarakat senantiasa bersifat sangat cair dan dinamis. Dalam kenyatanyaannya, perubahan kondisi ekonomi, stabilitas nasional, keberhasilan program pemerintah, sampai dengan munculnya isu-isu strategis dan populer dapat mengubah preferensi pemilih dalam waktu tertentu. 

Dalam konteks politik Indonesia, apalagi, telah menunjukkan bahwa elektabilitas tokoh sering mengalami kenaikan maupun penurunan secara signifikan menjelang masa kampanye resmi.

Kedua, posisi Prabowo sebagai presiden yang sedang menjabat tentu mempunyai banyak privilege dan kesempatan untuk menghadirkan karakteristik berbeda dibanding figur lain. 

Seorang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki ruang kebijakan, agenda pemerintahan, dan momentum kenegaraan yang berpotensi membentuk persepsi publik secara berkelanjutan. 

Apa yang perlu dilihat sebagai faktor deteminan bagi seorang presiden aktif adalah bahwa berbagai program strategis yang sedang dijalankan termasuk pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, maupun agenda kesejahteraan masyarakat, masih akan menjadi variabel penting yang secara langsung ataupun tidak dapat memengaruhi penilaian publik pada tahun-tahun mendatang.

Sebaliknya, tingginya angka elektabilitas seorang kepala daerah juga perlu dipahami dalam konteks popularitas di tingkat lokal, intensitas pemberitaan media, serta kedekatan figur dengan isu-isu keseharian masyarakat. 

Untuk itu, faktor-faktor tersebut memang mampu menghasilkan tingkat pengenalan (name recognition) dan kesukaan (favorability) yang tinggi, tetapi belum tentu dapat secara otomatis dikonversi menjadi dukungan riil secara nasional ketika kontestasi presiden benar-benar berlangsung.

Demikian, menarik kesimpulan seakan Prabowo telah "kalah" hanya berdasarkan satu hasil survei justru merupakan bentuk penyederhanaan terhadap realitas politik yang jauh lebih kompleks. 

Politik elektoral selalu bergerak mengikuti dinamika perubahan dan konteks sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang sedang berjalan.

Sifat Kedinamisan Pemilih

Jika kita kembali membuka literatur ilmu politik, maka akan mendapati begitu banyak kajian tentang perilaku memilih (voting behavior). 

Dan, di antara begitu banyak analisis perilaku pemilih, tidak pernah dijelaskan secara mutlak bahwa hanya ada satu variabel yang menjadi indikator penentu sebuah dukungan politik.

Setidaknya ada tiga pendekatan utama yang hingga kini menjadi rujukan dalam memahami bagaimana masyarakat menentukan pilihan politiknya, yakni pendekatan sosiologis, psikologis, dan rasional.

Menurut pendekatan sosiologis, pilihan politik seseorang dipengaruhi oleh berbagai latar belakang sosial (social background), seperti lingkungan tempat tinggal, tingkat pendidikan, pekerjaan, agama, organisasi kemasyarakatan, hingga jaringan sosial yang melekat pada individu. 

Dukungan politik dalam perspektif ini, dengan demikian, berkembang melalui interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus, sehingga sangat mungkin berubah ketika struktur sosial maupun kepentingan masyarakat mengalami pergeseran.

Sementara itu, dalam pendekatan psikologis, yang menjadi penekanan utama adalah ikatan emosional pemilih terhadap figur, partai politik, maupun simbol-simbol tertentu. 

Faktor loyalitas politik sering kali dibentuk melalui pengalaman panjang, persepsi terhadap kepemimpinan, citra personal, serta rasa percaya terhadap seorang tokoh. 

Hal yang perlu dipahami mengenai relasi ikatan semacam ini adalah tidak mudah berubah hanya karena satu survei atau dinamika pemberitaan jangka pendek.

Seperti halnya pendekatan sosiologis dan psikologis, dalam pendekatan rasional pemilih sebagai individu yang mempertimbangkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan politik. 

Masyarakat akan mengevaluasi rekam jejak, kinerja pemerintahan, program yang ditawarkan, stabilitas ekonomi, hingga prospek masa depan sebelum menentukan pilihan. 

Hal ini berarti bahwa keputusan politik sering kali baru mengkristal ketika pemilu semakin dekat dan informasi yang tersedia semakin lengkap.

Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa dukungan politik merupakan hasil interaksi banyak variabel yang saling memengaruhi. Karena itu, tidak tepat apabila elektabilitas saat ini diposisikan sebagai cerminan pasti dari hasil Pilpres 2029. 

Bertolak dari tiga pendekatan tersebut, dapat dikatakan bahwa masih terdapat rentang waktu yang panjang, di mana berbagai momentum politik, capaian pemerintahan, dinamika ekonomi, pembentukan koalisi, hingga kemunculan isu nasional dapat mengubah preferensi publik secara signifikan.

Oleh: Yakub F. Ismail

Penulis adalah Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR)