Putraindonews.com, Jakarta – Sebanyak 113 organisasi masyarakat sipil (OMS/NGOs) melayangkan somasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana ekologis, banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa tersebut berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial-ekonomi dan juga kerusakan lingkungan berskala luas," demikian bunyi somasi yang dilayangkan dikutip dari Antikorupsi.org.
Baca JugaEks Kabareskrim Sebut Penyadapan Ilegal Bisa Tergolong MakarDasar teguran tersebut adalah situasi perkembangan di lapangan, yang sampai sekarang presiden belum juga menetapkan status bencana nasional.
"Selain itu kami juga meminta Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani bencana ini dengan cepat dan terukur, agar para korban segera mendapatkan haknya."
Baca JugaSetelah Penuh Drama, Nusron Wahid Akhirnya Diperiksa KPKSomasi yang dilayangkan pada 10 Desember 2025 itu intiny meminta penyelesaian yang cepat dan tepat dari pemerintah atas bencana di Sumatera dengan tidak sekadar mengandalkan mekanisme evaluasi administrasi semata.
Sebaliknya, pemerintah diminta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui siapa pemilik perusahaan tersebut dan siapa penerima manfaatnya. Sehingga, dapat diketahui apakah mereka memberikan kontribusi pada saat pemilu/pemilihan presiden, serta apakah mereka merupakan pihak yang berada di belakang para Menteri yang bertanggung jawab.
Baca JugaMAKI Soroti Rencana Dinas Nusron Wahid ke Jepang di Tengah Pemeriksaan KPKAdapun 113 organisasi masyarakat sipil yang turut memberikan pernyataan bersama ini yakni terdiri dari:
1. Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 2. WALHI Bangka Belitung 3. WALHI Riau 4. WALHI Aceh 5. WALHI Bengkulu 6. WALHI Jambi 7. WALHI Lampung 8. WALHI Sumatera Barat 9. WALHI Sumatera Selatan 10. WALHI Sumatera Utara 11. WALHI Nusa Tenggara Barat 12. WALHI Nusa Tenggara Timur 13. WALHI Bali 14. WALHI Maluku Utara 15. WALHI Papua 16. WALHI Jawa Timur 17. WALHI Jawa Barat 18. WALHI Jawa Tengah 19. WALHI Yogyakarta 20. WALHI Jakarta 21. WALHI Kalimantan Barat 22. WALHI Kalimantan Selatan 23. WALHI Kalimantan Timur 24. WALHI Kalimantan Tengah 25. WALHI Sulawesi Tengah 26. WALHI Sulawesi Barat 27. WALHI Sulawesi Selatan 28. WALHI Sulawesi Tenggara 29. WALHI Sulawesi Utara 30. WALHI Gorontalo 31. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) 32. LBH Banda Aceh, 33. LBH Medan, 34. LBH Pekanbaru 35. LBH Padang, 36. LBH Palembang, 37. LBH Bandar Lampung, 38. LBH Jakarta, 39. LBH Bandung, 40. LBH Semarang, 41. LBH Surabaya, 42. LBH Yogyakarta, 43. LBH Bali, 44. LBH Samarinda, 45. LBH Makassar, 46. LBH Manado, 47. LBH Papua, 48. LBH Project Base Papua Merauke, 49. LBH Project Base Kalimantan Barat, 50. Transparency International Indonesia 51. SHEEP Indonesia 52. Yayasan Pionir Bulungan 53. Solidaritas Perempuan Bungoeng Jeumpa Aceh, 54. Greenpeace Indonesia 55. Solidaritas Perempuan 56. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 57. Yayasan Penabulu 58. Jaringan Lokadaya Nusantara 59. Yayasan Auriga Nusantara 60. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 61. Serikat Pekerja Kampus (SPK) 62. Perkumpulan Jaringan Pantau Gambut 63. Ekologi Maritim Indonesia (EKOMARIN) 64. Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network 65. Kolektif Kabel Bandung 66. Sawit watch 67. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research 68. Suara Kebebasan 69. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) 70. Students For Liberty (SFL) Indonesia 71. Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (SINDIKASI) 72. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) 73. PBHI Sumatera Utara 74. PBHI Sumatera Barat 75. PBHI Lampung 76. PBHI Jakarta 77. PBHI Jawa Barat 78. PBHI Jawa Tengah 79. PBHI Yogyakarta 80. PBHI Bali 81. PBHI Kalimantan Barat 82. PBHI Sulawesi Selatan 83. Center for Knowledge Indonesia (CKI) 84. Trend Asia 85. FITRA NTB 86. 350 Indonesia 87. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) 88. Sahabat Persada Alam (SPA) Koalisi Persampahan Nasional (KPNas) 89. Yayasan Kajian Sampah Nasional (YKSN) 90. Working Group ICCA Indonesia (WGII) 91. Eksekutif Nasional Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) 92. Perkumpulan HuMa Indonesia 93. Sajogyo Institute 94. Yayasan TIFA 95. Perempuan Mahardhika 96. Perkumpulan Kaoem Telapak 97. Kawula17 98. Pusat Studi Desa dan Adat STPMD “APMD” Yogyakarta 99. Apel Green Aceh 100. POKJA30 Kaltim 101. Indonesia Corruption Watch (ICW) 102. Biotani Bahari Indonesia 103. Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) 104. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) 105. Jedakata 106. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia 107. Lembaga Tiga Beradik 108. JPIK Jambi 109. Arise! Indonesia 110. CERAH 111. Enter Nusantara 112. Perkumpulan Sumsel Bersih 113. JPIK Sumsel
Baca JugaMA Rencana Jelaskan Masalah Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Hari Ini