Soroti Menipisnya Lahan TPU Jakarta, Nabilah Aboebakar: Distamhut DKI Perlu Menggandeng Daerah Penyanggah

Putraindonews.com - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan, ketersediaan lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Jakarta, semakin menipis. Untuk itu, ia meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI Jakarta, menggandeng daerah penyangga, seperti Bekasi dan Depok untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi, kita minta Distamhut menggandeng daerah-daerah pejanggah untuk mengatasinya," kata Nabilah Aboebakar, sapaan akrab politisi PKS itu, saat Pembahasan dan Pendalaman Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, di Bogor, Jawa Barat.

Dia meyakini upaya tersebut mampu memenuhi ketersediaan lahan TPU yang dibutuhkan warga Jakarta yang mengalami kesulitan mencari pemakaman, saat keluarga ataupun kerabatnya meninggal dunia.

"Penambahan lahan yang bisa diambil dari masyarakat (pembebasan lahan) atau kita membeli atau menyewa lahan dari daerah penyangga," ujarnya lagi.

Menurut Nabilah, kerja sama sangat memungkinkan, mengingat Jakarta akan menyandang status kota global. Di mana Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, Cianjur (Jabodetabekjur) akan berkolaborasi.

"Orang yang tinggal di Jakarta Selatan kan dekat dengan Depok. Maka kita bisa menyewa atau membeli lahan di Depok untuk dijadikan pemakaman khusus orang Jakarta Selatan," ungkapnya.

Lalu untuk warga Jakarta Timur, Nabilah meminta Dinas Pertamanan dan Kehutanan (Distamhut) DKI, bekerjasama dengan Bekasi, mengingat wilayah Kalimalang, Cilangkap, Cipayung dan Ciracas merupakan perbatasan dengan Bekasi.

"Kita beli dan gratiskan khusus warga ber-KTP Jakarta," tuturnya seraya berharap Distamhut DKI segera membuat kajian kerjasama dengan daerah penyangga untuk menyediakan TPU.

Karena itu, masih kata Nabilah Aboebakar, tahun 2025 perlu dilakukan kajian yang tepat guna, dan cepat, mengingat setiap hari banyak warga meninggal dunia dan kesulitan mencari pemakaman.

"Kita berharap di tahun 2025, semua pihak terkait perlu melakukan kajian mendalam dan tepat guna," pungkasnya. Red/HS