Suara yang Tak Lagi Bisa Diabaikan: Jalan yang Diduduki, Janji yang Ditinggalkan

Putraindonews.com, Luwu Utara - Jalan trans provinsi itu kembali diduduki. Lalu lintas melambat, sebagian berhenti. Klakson bersahutan, tetapi tak mampu menembus satu hal yang lebih keras: kehendak untuk didengar. Di titik ini, cerita tak lagi dimulai dari tuntutan, melainkan dari akibat—ketika ruang publik diambil alih sebagai bahasa terakhir setelah sekian lama sunyi.

Senin (27/4) menjelang sore, massa dari Aliansi Masyarakat Mappideceng telah membentuk barisan. Mereka tidak datang dengan narasi baru. Justru sebaliknya, mereka membawa ulang sesuatu yang lama, 80 Tahun janji yang tertinggal di belakang waktu. Pemekaran Provinsi Luwu Raya kembali diangkat, bukan sebagai wacana, tetapi sebagai sesuatu yang dianggap telah terlalu lama ditunda.

Di tengah kepadatan itu, seorang orator berdiri di atas mobil kontainer dan mengucapkan kalimat yang singkat namun padat makna: penagihan. Kata itu seperti mengunci seluruh suasana. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan akumulasi dari kekecewaan yang tumbuh perlahan, lalu menemukan momentumnya hari ini.

Jika ditarik ke belakang, gelombang ini bukan yang pertama. 24 April kemarin dan bahkan Januari lalu, suara serupa telah menggema. Namun, bagi mereka, jawaban yang datang dari pemerintah provinsi terasa seperti jeda yang terlalu panjang—nyaris tak terdengar. Dari situlah konsolidasi dibangun ulang, lebih rapi, lebih terarah, dan lebih berani mengambil ruang.

Nama-nama wilayah disebut satu per satu: Rampi, Seko, Rongkong, hingga Malangke. Bukan sekadar penyebutan geografis, tetapi penegasan atas jarak—jarak antara pusat kebijakan dan pinggiran yang merasa tertinggal. Di sana, menurut narasi massa aksi, pembangunan belum sepenuhnya hadir sebagai kenyataan.

Ironi itu terus diulang dalam berbagai cara. Tanah Luwu digambarkan sebagai wilayah yang kaya, subur, dan penuh potensi. Namun, di saat yang sama, kesejahteraan belum sepenuhnya mengikuti. Di titik inilah pemekaran dimaknai bukan sekadar pembagian wilayah administratif, melainkan jalan keluar dari ketimpangan yang dirasakan.

Momentum aksi ini tidak berdiri sendiri. Hari yang sama juga menjadi peringatan hari jadi Luwu Utara, dengan sidang paripurna yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Kehadiran itu, bagi massa aksi, bukan sekadar seremoni. Ia berubah menjadi titik tekan—sebuah kesempatan untuk menuntut kejelasan sikap politik secara langsung.

Sejak pukul 15.00 WITA, suasana telah memanas. Orasi demi orasi dilontarkan, tak hanya kepada pemerintah, tetapi juga kepada para pengguna jalan yang melintas. Jalan yang biasanya menjadi ruang mobilitas berubah fungsi menjadi ruang artikulasi. Di sana, suara-suara yang lama merasa terpinggirkan mencoba menemukan jalannya sendiri menuju pusat kekuasaan.

Dan ketika jalan itu akhirnya diduduki, yang terlihat bukan sekadar aksi. Ia adalah tanda—bahwa kesabaran memiliki batas, dan janji yang terlalu lama ditunda pada akhirnya akan menemukan caranya sendiri untuk ditagih. Red/MB