PUTRAINDONEWS.COM
TANGSEL – BANTEN | Beberapa asosiasi pengusaha daerah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) merasa didiskriminasi oleh Pemerintah Kota Tangsel. Sejak dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota baru, hampir seluruh asosiasi di Kota Tangsel tak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan di Kota Tangsel.
Ketua Presidium Asosiasi Pengusaha Tangerang Selatan (Pantas) Rudi Sumintapura mengatakan dari catatan di lapangan, pekerjaan pembangunan di Pemkot Tangsel seperti dimonopoli dan dikuasai oleh sebagian pihak.
“Sudah tiga tahun belakangan ini susah dapat pekerjaan. Untuk itu, presidium ini terbentuk dari 18 asosiasi jasa konstruksi di Kota Tangsel,” ungkap Rudi menjelaskan, Minggu (23/5/2021).
Bahkan, lanjut Rudi, beberapa waktu lalu, pihaknya ingin menggelar unjukrasa terkait sulitnya membangun komunikasi dengan Pemkot Tangsel dan jajaran dinasnya soal keterlibatan pengusaha daerah dalam pembangunan di Tangsel.
“Unjukrasa akan kami lakukan jika itu memang harus dilakukan. Ada kewajiban pemerintah daerah untuk membina pengusaha daerah,” paparnya.
Rudi juga berharap, Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang baru dilantik bisa berkomunikasi intens dengan pengusaha daerah.
“Infonya di lapangan, ada 600 paket pekerjaan dari satu dinas yang dikelola oleh satu kelompok tertentu. Ini tidak sehat bagi pengusaha daerah. Kami pengusaha daerah ingin juga berperan serta dalam pembangunan di Kota Tangsel,” tambahnya. Red/Ward
