Menerapkan Birokrasi 3.0, Mengakselerasi Jabar Juara Lahir Batin

KOTA BANDUNG  | 11 Juni 2019. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyoroti Government 3.0 atau Birokrasi 3.0 saat memimpin apel perdana setelah libur lebaran di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (10/6/2019).

Menurut Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil--, Birokrasi 3.0 mengajak banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan Jawa Barat. Lewat sistem birokrasi tersebut, kata dia, visi misi Jabar Lahir Batin bisa tercapai dalam waktu cepat.

“Mengajak siapapun mau terlibat dalam tujuan pembangunan. Kita harus membuka tangan kita. (Program) Satu Desa Satu Hafiz, Mandiri Syariah mau (merealisasikan). Saya titipkan kepada Mandiri, tujuan tercapai,” katanya.

Emil pun memaparkan latar belakang kenapa Birokrasi 3.0 mesti dipraktikan. Salah satunya adalah guna mengakselerasi pembangunan Jawa Barat. “Itu bagian dari proses Jabar Juara. Mengajak pihak-pihak yang peduli Jawa Barat,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Emil membahas perbedaan antara Birokrasi 3.0 dengan sistem birokrasi sebelumnya (1.0 dan 2.0). Menurutnya, Birokrasi 1.0 membuat roda pemerintahan berjalan kaku –ada aturan, ada kegiatan.

Sedangkan, Birokrasi 2.0 adalah birokrasi dengan penghargaan. Sebagian wilayah di Indonesia menggunakan birokrasi tersebut. Namun, kata Emil, Birokrasi 2.0 tak bisa membuat roda pemerintahan berputar dengan cepat. \

“(Birokrasi) 2.0 di negara maju sudah ditinggalkan. Karena masih menganggap dalam urusan Birokrasi terbatas. Kamu PNS, saya bukan. Memang ada punishment dan reward, tapi kecepatannya belum ngabret,” katanya.

Guna Birokrasi 3.0 berjalan efektif dan efisien, Emil menyebut setiap dinas di tingkat provinsi Jawa Barat akan memiliki minimal tiga penasehat dari kalangan bisnis, komunitas, dan akademisi.

“Ada penasehat Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ). Setiap dinas ada minimal tiga orang. Satu penasehat dari bisnis, biar paham dunia sudah berkembang. Kedua, komunitas biar menjejak ke bumi, tahu masalah sosial. Ketiganya akademisi, mengawang-ngawang ada teorinya biar tidak salah langkah,” katanya.

Hasil dari penerapan Birokrasi 3.0 adalah hadirnya banyak pihak yang ingin terlibat dalam pembangunan Jawa Barat. Menurut Emil, perusahaan teknologi Amazon berniat investasi membangun data center di Jawa Barat.

Ketertarikan banyak pihak yang terlibat dalam pembangunan Jawa Barat, kata Emil, karena Pemdaprov Jawa Barat mampu membangun kepercayaan. “Bisnis hidup mah kepercayaan. Hubungan kita juga, atasan bawahan, saling percaya,” katanya.

Pemdaprov Jawa Barat sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan Bukalapak tentang Peningkatan Pelayanan Publik melalui Pemanfaatan Pasar Daring (Marketplace Online). Kerja sama tersebut bertujuan untuk mempercepat proses pelayanan publik oleh pemerintah. Salah satunya pembayaran pajak kendaraan bermotor di Bukajabar.

Selain itu, Pemdaprov Jawa Barat bekerjasama dengan PT. Telkomsel meluncurkan Program Patriot Desa Digital. Target dari program tersebut adalah seluruh desa di Jawa Barat mampu melakukan aktivitas digital atau digitalisasi. Digitalisasi tak hanya soal akses internet, tetapi juga menyentuh pelayanan publik dan perdagangan yang melibatkan masyarakat.(**)