Sukseskan Program Prioritas Gubernur & Wakil, Kepala OPD Wajib Ciptakan Lompatan Besar

***

Putraindonews.com – Bengkulu | Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai jiwa leadership yang kuat.

Serta memiliki semangat berinovasi dan membuat lompatan besar untuk mensukseskan program-program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur memajukan Provinsi Bengkulu.

“Tidak ada lagi pimpinan OPD bekerja seperti biasa. Harus betul- betul melakukan lompatan. Artinya harus menggerakkan seluruh komponen di lingkungan OPD-nya.

Ini akan kita evaluasi setiap 3 bulan,” tegas Gubernur Rohidin pada acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2022, Rabu (26/01/2022).

Sebanyak 13 Pejabat Sekretariat Daerah dan 35 Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II.

BACA JUGA :   Banjir di Reo, Pemkab Manggarai Langsung Berikan Bantuan 'Bupati Cek Posko Penanggulangan'

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kinerja maksimal dari para Kepala OPD dan Biro dalam mendukung target dan program – program prioritas Provinsi Bengkulu.

“Kita melakukan penandatanganan kinerja karena ada target dalam bentuk RPJM. Kemudian target OPD, termasuk arahan program prioritas sehingga masing – masing OPD itu akan terukur. Dia bekerja atau tidak, kuantifikasi angkanya ada,” jelas Gubernur Rohidin.

Ditambahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu Hamka Sabri bahwa Perjanjian Kinerja pada tahun ini cukup berbeda dibanding pada tahun sebelumnya. Di mana pada tahun ini lebih dijabarkan dan spesifik sesuai dengan visi – misi, RPJMD, RKPD, lalu masuk ke dalam kegiatan. Di mana ada 4 kategori yang akan menjadi penilaian dalam Perjanjian Kinerja ini.

BACA JUGA :   TEMPUH 5 KILOMETER BERJALAN KAKI, Satgas Yonif 413 Kostrad Beri Pengobatan Kampung Kufu

“Ada 4 kategori yang kita nilai. Ada tugas pokok, program khusus Gubernur, lalu ada program – program bersama yang sifatnya program nasional yang ada di daerah. Nanti akan dilakukan perengkingan, pengawasan langsung dan evaluasi oleh pemerintah pusat ini juga masuk target,” jelas Hamka. Red/Ben

***

BERITA TERKAIT

BERITA TERKINI

error: Content is protected !!